“Kalau sejak awal sudah disiapkan TPS 3R atau fasilitas lain sesuai kajian Kementerian PU, maka sampah dari awal bisa kita kurangi,” ujarnya.
Tak hanya pasar, Zigo juga menyoroti persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dibangun namun belum bisa difungsikan akibat belum adanya serah terima aset. Ia mencontohkan pembangunan TPA di Kabupaten Solok Selatan sejak 2019 yang hingga kini belum selesai proses penyerahannya.
Zigo menilai banyak aset Cipta Karya yang mengalami masalah serupa. Ia pun meminta Kementerian PU lebih serius dalam penertiban aset agar pembangunan yang sudah dilakukan tidak terbengkalai.
“Jangan bangun terus, tapi kita tidak punya data penertiban aset yang jelas,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Zigo juga menyoroti program pengendalian banjir di Sumatera Barat. Ia mengapresiasi penanganan bencana yang selama ini dilakukan pemerintah pusat dan Kementerian PU, namun menilai ada catatan penting terkait pengurangan anggaran pada sejumlah titik pengendalian banjir.
Beberapa titik yang disorot antara lain pengendalian banjir Batang Anai, pembangunan sabodam di Agam, serta pengendalian banjir Batang Suliti. Ia menyatakan akan menyerahkan data lengkap kepada Menteri PU.
Zigo meminta agar program pengendalian banjir tersebut dipulihkan kembali dan dimunculkan pada perbaikan DIPA. Menurutnya, pemerintah harus memastikan penanganan banjir dilakukan tepat sasaran, agar tidak menimbulkan dampak baru di wilayah lain.
“Kami mohon ini dipulihkan kembali agar dimunculkan pada perbaikan DIPA, karena pada Satuan 3 bulan November yang diserahkan kepada DPR angkanya berbeda,” tutup Zigo. (***)
Editor : Editor
