Oleh: Irdam Imran
Peringatan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat agar bersiap menghadapi kemungkinan kesulitan akibat konflik militer di Timur Tengah patut dipahami sebagai sinyal kewaspadaan negara terhadap dinamika geopolitik global yang semakin tidak menentu.
Konflik yang melibatkan negara-negara seperti Iran dan Israel, dengan keterlibatan strategis United States, berpotensi menciptakan ketidakstabilan kawasan yang berdampak luas pada ekonomi dunia. Sejarah menunjukkan bahwa setiap eskalasi konflik di Timur Tengah hampir selalu diikuti oleh kenaikan harga energi, terganggunya jalur perdagangan global, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi internasional.
Sebagai negara dengan ekonomi terbuka, Indonesia tidak akan sepenuhnya kebal terhadap dampak tersebut. Kenaikan harga minyak dunia dapat memicu tekanan terhadap anggaran negara, sementara meningkatnya biaya logistik dan distribusi dapat mendorong inflasi domestik yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat.
Dalam konteks itu, peringatan presiden dapat dimaknai sebagai upaya mengajak masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab untuk memberikan peringatan dini agar berbagai sektor dapat menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi kemungkinan krisis global.
Namun demikian, pernyataan tersebut juga muncul di tengah dinamika politik domestik yang cukup kompleks. Sejumlah kalangan menilai bahwa peringatan tersebut disampaikan dalam situasi ketika legitimasi moral dan konstitusional pemerintah sedang menghadapi ujian, terutama setelah Indonesia dikaitkan dengan keterlibatan dalam poros internasional yang dikenal sebagai Board of Peace (BOP).Langkah tersebut memunculkan perdebatan di ruang publik. Sebagian pihak melihatnya sebagai upaya diplomasi baru untuk memperluas peran Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia. Akan tetapi, ada pula kalangan yang menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini berpegang pada prinsip bebas dan aktif.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa dukungan domestik terhadap kebijakan luar negeri pemerintah belum sepenuhnya solid. Dalam situasi seperti ini, penguatan legitimasi politik menjadi faktor penting bagi stabilitas nasional.
Untuk memulihkan dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, langkah yang paling mendasar tentu adalah menghadirkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat. Kebijakan publik yang tepat sasaran akan jauh lebih efektif membangun kepercayaan dibandingkan sekadar membangun citra politik melalui strategi komunikasi.
Selain itu, pemerintah juga perlu menghindari praktik penggunaan buzzer atau propaganda digital untuk memoles kebijakan yang dinilai publik kurang tepat. Dalam era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat semakin kritis dan mampu menilai secara rasional antara fakta dan narasi yang dibangun secara artifisial di ruang digital.
Editor : Editor
