Penggunaan buzzer untuk melawan kritik oposisi justru berpotensi memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Kritik dalam sistem demokrasi pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik yang sehat terhadap kekuasaan.
Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah upaya membangun narasi tandingan untuk meredam kritik, melainkan kesediaan pemerintah untuk membuka ruang dialog yang jujur dengan berbagai kelompok masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan terhadap kritik akan jauh lebih efektif dalam membangun kepercayaan publik dibandingkan strategi komunikasi yang bersifat defensif.
Dalam praktik demokrasi modern, legitimasi sebuah pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan rakyat melalui kebijakan yang adil, komunikasi politik yang jujur, serta penghormatan terhadap kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.
Di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat, Indonesia membutuhkan kepemimpinan nasional yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kokoh di mata rakyatnya.Jika pemerintah mampu memperkuat legitimasi tersebut melalui kebijakan yang tepat dan sikap terbuka terhadap kritik, maka Indonesia akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi berbagai tantangan global yang mungkin muncul di masa depan. (***)
Editor : Editor
