Peningkatan Geliat Ekonomi Dhamasraya 2025, Mayoritas Indikator Lampoi Rata-Rata Provinsi

Peningkatan Geliat Ekonomi Dhamasraya 2025, Mayoritas Indikator Lampoi Rata-Rata Provinsi
Peningkatan Geliat Ekonomi Dhamasraya 2025, Mayoritas Indikator Lampoi Rata-Rata Provinsi

Satu-satunya indikator yang masih menjadi perhatian adalah IPM. Meskipun meningkat dari 74,82 menjadi 75,70, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi sebesar 77,27.

Secara keseluruhan, capaian ini menandai transformasi besar pembangunan Dharmasraya, dari daerah yang sebelumnya masih tertinggal pada beberapa indikator, menjadi daerah yang lebih unggul dan kompetitif secara makro.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat yang pada tahun 2025 cenderung mengalami perlambatan—diduga dipengaruhi faktor bencana—di mana masih terdapat dua hingga empat indikator di bawah rata-rata provinsi, Dharmasraya justru menunjukkan kinerja yang lebih solid dengan hanya menyisakan satu indikator yang masih tertinggal, yaitu IPM.

Ke depan, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Dharmasraya berpotensi menjadi salah satu daerah dengan kinerja pembangunan paling progresif dan seimbang di tingkat provinsi.

Bupati Annisa Siapkan Target Progresif 2027

Menanggapi capaian tersebut, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang telah mendorong capaian pembangunan yang progresif serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2025, meskipun dihadapkan pada tekanan fiskal.

Bupati juga mengungkapkan tantangan ke depan. Berdasarkan hasil Musrenbang, kebutuhan pembangunan tahun 2027 mencapai sekitar Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp313,95 miliar berasal dari 231 usulan prioritas yang didominasi sektor infrastruktur sebesar Rp268,1 miliar.

Di sisi lain, kemampuan APBD masih terbatas, dengan rasio PAD sekitar 14,17%. Selain itu, beban belanja pegawai masih cukup tinggi, mencapai sekitar 58% pada tahun 2025, jauh di atas rasio ideal 30%, meskipun tidak ada pembukaan formasi baru.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan empat strategi utama : Optimalisasi PAD melalui pajak dan retribusi sektor pertambangan dan perkebunan skala korporasi, termasuk Pajak Air Permukaan. Penguatan BUMD di sektor pangan, pakan ternak, dan pengolahan kelapa sawit.

Peningkatan investasi dan daya beli masyarakat melalui penguatan sektor riil seperti pertanian, perkebunan, UMKM, pasar, dan investasi swasta.

Editor : MS
Banner Sekjen PWI PusatBanner Rahmat Saleh - Milda Berdaya
Bagikan

Berita Terkait
Terkini