Dharmasraya – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi kinerja pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Pulau Punjung, Senin (6/4/2026).
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar, Medi Iswandi, yang menilai kinerja makro pembangunan Dharmasraya tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan dan layak mendapat perhatian publik.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu satu tahun (2024–2025), Dharmasraya tidak hanya mengalami perbaikan secara absolut, tetapi juga berhasil melampaui rata-rata capaian kabupaten/kota di Sumatera Barat pada sebagian besar indikator makro pembangunan.
Medi menjelaskan, pada tahun 2024 masih terdapat tiga indikator yang berada di bawah rata-rata provinsi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,02%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi sekitar 5,62%. Pertumbuhan ekonomi berada di angka 3,86%, juga di bawah capaian provinsi sekitar 4,36%.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 74,82 masih tertinggal dari rata-rata provinsi 76,43. Namun demikian, terdapat indikator yang sudah lebih baik, seperti tingkat kemiskinan sebesar 5,32% yang lebih rendah dibandingkan provinsi (±5,42%), serta pendapatan per kapita sebesar Rp58,71 juta yang sedikit lebih tinggi dari rata-rata provinsi Rp57,05 juta.
Dalam Setahun Dhamasraya Berbalik UnggulMemasuki tahun 2025, terjadi perubahan signifikan. Medi menegaskan bahwa dalam waktu satu tahun, Dharmasraya berhasil berbalik unggul dengan lima indikator makro yang telah melampaui rata-rata provinsi.
Tingkat kemiskinan turun menjadi 4,61%, lebih rendah dari provinsi (±5,31%). TPT juga menurun menjadi 5,51%, kini lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi sekitar 5,62%, mencerminkan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,79%, melampaui capaian provinsi di angka 3,37%, menunjukkan akselerasi ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah lain.
Pendapatan per kapita meningkat dari Rp58,7 juta menjadi Rp62,0 juta, dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi, menandakan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Editor : MS