Selain itu, pemerintah juga akan melakukan evaluasi berkala setiap tiga bulan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa menimbulkan gangguan terhadap aktivitas usaha.
Dony menilai keberadaan DSI justru dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal.
Menurutnya, jika selama ini terdapat praktik transfer pricing yang menyebabkan laba perusahaan terlihat lebih kecil, maka pengawasan yang lebih ketat akan membuat kinerja perusahaan menjadi lebih transparan dan potensi keuntungan yang dilaporkan bisa meningkat.
"Dengan pengawasan yang lebih baik, para pemegang saham seharusnya semakin percaya diri karena laba perusahaan dapat tercermin secara lebih riil," ujarnya.
Lebih lanjut, Dony juga menanggapi respons negatif pasar yang sempat muncul setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembentukan DSI dan langkah penertiban praktik under-invoicing.
Menurut dia, reaksi tersebut tidak lepas dari masih kurangnya pemahaman publik terhadap tujuan kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti berbagai upaya penertiban yang dilakukan pemerintah terhadap penyimpangan yang selama ini dianggap biasa."Kalau ada sesuatu yang selama ini sudah membuat sebagian pihak merasa nyaman, lalu pemerintah berupaya meluruskannya, tentu akan muncul resistensi," katanya.
Dony mencontohkan adanya perusahaan yang memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) dalam luasan tertentu, namun kemudian menguasai area yang lebih luas termasuk kawasan yang seharusnya menjadi milik negara atau kawasan lindung.
Menurutnya, ketika pemerintah melakukan penertiban dan mengembalikan aset tersebut kepada negara, maka wajar jika muncul ketidaknyamanan dari pihak yang selama ini menikmati kondisi tersebut.
Editor : Editor
