Jakarta, - Anggota Komisi V DPR RI sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Zigo Rolanda, mengapresiasi berbagai program yang dijalankan Kementerian Transmigrasi sepanjang 2025 hingga 2026, termasuk Program Trans Patriot yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat di berbagai daerah.
Hal itu disampaikan Zigo dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Transmigrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Menurut Zigo, Program Trans Patriot telah menunjukkan hasil yang baik dan mendapat respons positif dari masyarakat, termasuk di Sumatera Barat.
"Kami melihat Program Trans Patriot memberikan dampak yang sangat baik. Tidak hanya di Sumatera Barat, tetapi juga di sejumlah daerah lain yang telah merasakan manfaat program tersebut," ujarnya.
Karena itu, ia mendorong agar pengembangan kawasan transmigrasi tidak hanya bergantung pada pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, Kementerian Transmigrasi dapat membuka ruang kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan perkebunan dan sektor swasta lainnya.
"Kami mendorong agar sumber pembiayaan pembangunan kawasan transmigrasi diperluas melalui kolaborasi dengan pihak ketiga sehingga program-program yang berjalan dapat semakin optimal," katanya.Selain mengapresiasi program yang telah berjalan, Zigo juga menyoroti persoalan konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah kawasan transmigrasi. Ia menyebut masih terdapat tumpang tindih lahan antara kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan maupun status lahan lainnya.
Khusus di Sumatera Barat, kata Zigo, terdapat empat kabupaten yang masih menghadapi persoalan tersebut dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menurutnya, penyelesaian konflik lahan transmigrasi tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, serta kementerian terkait lainnya.
"Kami meminta persoalan ini segera dikoordinasikan dan diselesaikan agar masyarakat transmigrasi memperoleh kepastian hukum atas lahan yang mereka tempati," tegasnya.
Editor : Editor
