Mahyeldi menilai kondisi tersebut seharusnya dapat dideteksi melalui sistem pemantauan transaksi yang dimiliki Pertamina. Ia meminta dilakukan analisis data secara lebih ketat untuk mengidentifikasi transaksi anomali dan segera mengambil langkah penindakan apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan.
“Kalau ada pola transaksi yang tidak wajar, tentu harus segera ditelusuri. Sistem yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini sehingga subsidi tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti masih adanya praktik pelangsiran BBM subsidi di lapangan. Untuk itu, ia meminta seluruh kepala daerah di Sumbar untuk menjalankan Instruksi Gubernur Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yang salah satu poinnya mengamanatkan Kepala Daerah di Sumbar membentuk dan mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) pengawasan distribusi BBM bersubsidi di daerahnya masing-masing.
“Kita ingin pengawasan di SPBU benar-benar berjalan. Keseriusan seluruh pihak akan terus kita pantau dan evaluasi karena tujuan utama kita adalah menjaga agar subsidi negara tepat sasaran,” tegasnya.Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto menyebut pihaknya menemukan indikasi transaksi anomali di salah satu SPBU yang menjadi lokasi sidak. Karena itu, ia meminta Pertamina dan Hiswana Migas melakukan evaluasi transaksi harian secara rutin agar setiap dugaan penyimpangan dapat segera ditindaklanjuti.
Editor : MS
