Dony memastikan, penutupan operasional 750 BUMN ini tidak akan mengeliminasi kesalahan ataupun tindakan kriminal yang dilakukan oleh oknum pejabat di dalamnya. Hasil audit laporan keuangan nantinya akan langsung diserahkan kepada KPK jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
"KPK juga menyampaikan, selama itu niat kita baik menghindari kerugian yang lebih dalam dan lebih panjang lagi, dan itu boleh dilakukan. Tetapi tadi tidak menghilangkan seluruh tindakan jahat yang jika ada mens rea-nya," kata Dony usai pertemuan tersebut.
Langkah hukum ini, lanjut Dony, menjadi bukti bahwa pemerintah tidak akan memberikan perlindungan bagi para pejabat BUMN yang terindikasi korupsi.
"Jadi nanti dibilang lagi, 'ini tutup, terus dulu mereka nyolong gimana?' Ya enggak ada bos. Tidak akan menutupi masalah kriminalnya," tegasnya.
Di luar penegakan hukum, pembubaran ratusan anak-cucu usaha BUMN yang tidak produktif ini menjanjikan ruang efisiensi fiskal yang sangat masif.Pemangkasan rantai birokrasi korporasi yang selama ini memicu inefisiensi diproyeksikan mampu menyelamatkan anggaran negara hingga Rp50 triliun.
"Itu kan Rp20 triliun ditambah dengan transaksi layering inter-company transaction inefisiensi itu Rp30 triliun. Jadi, kurang lebih Rp50 triliun yang akan kita lakukan," pungkas Dony. (***)
Editor : Editor
