Kesalahan Hitung Hingga Pajak Kendaraan
Fraksi Demokrat lewat Andri Helmiadi menyoroti kesalahan mendasar pada penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).
BPK mengklasifikasikan kemampuan keuangan Limapuluh Kota rendah, namun TAPD menghitungnya sedang. Akibatnya anggaran terpakai meleset dan harus dikembalikan, menjadi temuan BPK.
Sementara Ketua Fraksi PKS Herman Mawardi menyoroti belum dibayarnya Pajak Kendaraan Bermotor untuk 22 unit kendaraan dinas, serta rendahnya realisasi belanja APBD yang hanya mencapai 40,72 persen per triwulan III.
Hal ini memicu pembengkakan SiLPA dan potensi defisit tahun berikutnya.
Fraksi PKB yang diwakili Siska menekankan ketimpangan ekstrem: 61,54 persen anggaran terserap belanja pegawai, sedangkan belanja modal pembangunan hanya 6 persen. Kondisi ini dinilai menghambat kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.Kini DPRD meminta pemerintah daerah memperbaiki seluruh temuan serius tersebut sebelum mengajukan kembali laporan pertanggungjawaban. (***)
Editor : Editor
