"Jika daerah lain menolak, Tanah Datar justru harus mampu mengambil peluang tersebut. Tugas pemerintah daerah adalah mengakselerasi setiap peluang pembangunan yang bersumber dari APBN," ujarnya.
Febby juga mengajak seluruh unsur lembaga adat di Luhak Nan Tuo untuk mengedepankan dialog bersama pemerintah daerah. Menurutnya, perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui musyawarah.
"Kita perlu mampajaniah nan mulai karuah. Mari berdialog bersama pemerintah daerah agar pembangunan dapat berjalan tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang kita miliki," katanya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan tol di Sumatera Barat memiliki sejumlah manfaat strategis.
Selain mempercepat konektivitas antarwilayah, jalan tol juga diyakini mampu memangkas waktu tempuh, menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing UMKM, serta memperluas akses pasar bagi produk lokal.
Di sektor pariwisata, akses yang semakin mudah dinilai dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi di Sumatera Barat.Sementara dari sisi keselamatan, jalan tol diharapkan mampu mengurangi kemacetan dan meminimalkan risiko kecelakaan dengan memisahkan arus kendaraan logistik dan kendaraan pribadi.
Febby menilai pembangunan jalan tol juga dapat membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor jalan serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Sumatera Barat.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, ninik mamak, tokoh perantau, dan masyarakat menjadi faktor penting agar proyek tersebut dapat berjalan dengan baik demi kepentingan bersama. (***)
Editor : Editor
