PADANG – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Sumbar dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Senin (6/7/2026). Dokumen tersebut menjadi pedoman arah kebijakan fiskal daerah yang difokuskan untuk mempercepat transformasi ekonomi, memperkuat inklusi sosial, dan menjaga ketahanan pangan.
Mahyeldi menjelaskan penyusunan KUA-PPAS 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian yang masih menghadapi berbagai tantangan. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi,” ujar Mahyeldi.
Meski demikian, ia menegaskan berbagai indikator pembangunan sosial menunjukkan capaian yang menggembirakan. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen atau berkurang lebih dari 33 ribu jiwa. Indeks Gini Rasio membaik menjadi 0,280, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27, tetap berada di atas rata-rata nasional.“Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kita jalankan bersama telah tepat sasaran dan efektif dalam menjaga daya tahan rumah tangga,” katanya.
Editor : MS
