Pemko Padang Mulai Rehab Bendungan & Drainase Pasca Banjir Pakai Dana TKD

Proses perbaikan bendungan Lubuk Kilangan dan Sungkai serta drainase kawasan Tabiang Banda Gadang sebagai bagian dari pemulihan pascabanjir. (Foto: Ist)
Proses perbaikan bendungan Lubuk Kilangan dan Sungkai serta drainase kawasan Tabiang Banda Gadang sebagai bagian dari pemulihan pascabanjir. (Foto: Ist)

Padang, - Pemerintah Kota Padang resmi memulai pengerjaan fisik rehabilitasi bendungan dan drainase yang rusak terdampak bencana banjir.

Pekerjaan menyusul selesainya tahapan perencanaan dan proses pengadaan, dengan sumber anggaran bersumber dari Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang dikembalikan Pemerintah Pusat kepada Kota Padang.

Kegiatan berlangsung sejak Senin, (10/8/2026), meliputi wilayah Limau Manis, Lubuk Kilangan, hingga Tabiang Banda Gadang.

Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, namun tetap harus mengikuti prosedur, tahapan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami juga ingin pekerjaan selesai secepatnya seperti harapan masyarakat. Namun tahapan perencanaan dan tender tidak dapat dilewati karena terikat aturan. Alhamdulillah saat ini beberapa pekerjaan fisik sudah mulai dilakukan setelah perencanaan dan proses pengadaannya tuntas,” ujar Fadly Amran.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada masyarakat Kota Padang atas kesabaran menunggu proses pemulihan infrastruktur berjalan.

Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, memaparkan bahwa saat ini sudah ada 7 paket proyek fisik yang mulai dikerjakan di sejumlah titik terdampak.

Beberapa lokasi utama yang ditangani meliputi rekonstruksi jembatan di Kampung Jambak, rehabilitasi bendungan Limau Manis, bendungan Lubuk Kilangan, bendungan Sungkai, serta perbaikan saluran drainase di kawasan Tabiang Banda Gadang.

Pengerjaan ini diharapkan dapat memperkuat kembali fungsi penahanan air dan saluran pembuangan yang terdampak, sehingga ketahanan wilayah terhadap risiko bencana ke depan dapat meningkat dan lingkungan kembali aman serta nyaman bagi warga. (***)

Editor : Editor
PWI SumbarHJK Padang 357 - JPSHJK Padang 357 - JPS 2HJK Padang 357 - FWP DPRD SumbarHJK Padang 357 - KI Sumbar
Bagikan

Berita Terkait
Terkini