Melalui JDIH DPRD Sumbar, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi legislatif. Informasi tersebut mencakup produk hukum sekaligus dokumentasi proses pembentukan peraturan yang dilakukan DPRD.
Muhidi mengatakan, penghargaan tersebut harus menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki pelayanan informasi publik, terutama informasi yang berkaitan dengan hukum dan kerja DPRD.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana keberadaan JDIH memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat,” kata Muhidi.
Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui produk hukum maupun proses pembentukannya. Karena itu, informasi tersebut harus disajikan secara terbuka, jelas, dan mudah ditemukan.“Informasi hukum harus semakin mudah diakses. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai berbagai produk hukum maupun proses yang dilakukan DPRD,” ujarnya.
Editor : MS
