Demokrasi lokal tidak boleh berubah menjadi demokrasi figur.
Local government harus tetap menjadi institusi publik, bukan kendaraan pencitraan personal.
Dalam konteks tersebut, gagasan DPD RI Award semestinya tidak berhenti pada seremoni pemberian penghargaan kepada gubernur, bupati, wali kota, atau tokoh lokal.
DPD RI sebagai representasi daerah justru mempunyai kesempatan untuk membangun sebuah tradisi penghargaan yang berbeda: mengukur prestasi daerah berdasarkan indikator yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Misalnya, apakah pelayanan publik benar-benar meningkat?
Apakah angka kemiskinan turun?
Apakah ketimpangan berkurang?Apakah kualitas pendidikan membaik?
Apakah investasi membuka lapangan kerja?
Apakah inovasi daerah benar-benar digunakan masyarakat?
Editor : Editor