Tingkatkan Kapasitas ASN di Bidang Keamanan Jaringan, Diskominfo Kota Pariaman Perkuat Transformasi Digital

Pariaman – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pariaman terus meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi, khususnya keamanan jaringan. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Transfer Knowledge Firewall Sangfor NGAF 31000A-I yang dilaksanakan pada 29–30 Juli 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, jaringan internet dan internet pemerintah daerah, serta keamanan sistem informasi.

Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman, Yalviendri, saat ditemui Tim Media Center Kota Pariaman, Rabu (12/8/2026), di Ruang Kantor Dinas Komifo mengatakan peningkatan kompetensi ASN sangat penting seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan.

“ Transfer Knowledge ini merupakan bagian dari upaya kita meningkatkan kemampuan ASN, khususnya dalam pengelolaan keamanan jaringan. Dengan kompetensi yang semakin baik, kita berharap infrastruktur teknologi informasi yang kita kelola semakin aman dan optimal dalam mendukung pelayanan pemerintahan ,” ujar Yalviendri.

Menurutnya, keamanan jaringan tidak hanya ditentukan oleh perangkat dan teknologi, tetapi juga kemampuan SDM dalam mengelola dan memantau infrastruktur teknologi informasi.

Sejalan dengan peningkatan kapasitas ASN, Diskominfo Kota Pariaman melalui Bidang Penyelenggaraan E-Government terus mengembangkan inovasi digital, salah satunya SIMONJA (Sistem Monitoring Jaringan) yang dikembangkan pada 2025.

Sebelum SIMONJA diterapkan, monitoring jaringan masih dilakukan secara manual melalui laporan pengguna maupun pemeriksaan langsung oleh petugas. Kondisi tersebut membuat gangguan tidak selalu diketahui dengan cepat.

Dengan SIMONJA, monitoring jaringan dilakukan berbasis sistem sehingga informasi mengenai kondisi jaringan dapat diperoleh lebih cepat. Hal ini membantu petugas mengidentifikasi titik gangguan dan melakukan penanganan secara lebih responsif.

“Dengan sistem monitoring yang lebih baik, kita berharap gangguan jaringan dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganannya juga bisa dilakukan dengan lebih cepat. Ini penting untuk menjaga ketersediaan dan keandalan jaringan pemerintah daerah,” jelasnya.