BPBPK Sumbar akan menguji kelayakan teknis lahan yang ada guna mengoptimalkan pembangunan dengan pagu indikatif sekitar Rp400 miliar.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan. Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” tegas Fadly.
Selain air bersih, Fadly meminta dukungan percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sistem Refuse Derived Fuel (RDF).
Menurutnya, RDF menjadi pilihan strategis karena mengolah sampah sekaligus menghasilkan bahan bakar alternatif yang dapat dimanfaatkan industri semen di Padang.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” jelas Fadly. BPBPK Sumbar akan menindaklanjuti melalui peninjauan kembali DED sesuai kondisi lahan yang telah ditetapkan.
Pertemuan juga membahas keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.Maria Doeni Isa menegaskan DED akan diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup pemulihan.
Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi lengkap sebelum lelang agar tidak ada yang terlewat, mengingat pembaruan dokumen R3P dibatasi hingga 17 September.
Dengan kesepakatan ini, Pemko Padang dan BPBPK Sumbar memperkuat sinergi agar layanan dasar masyarakat dapat segera terpenuhi dan ketahanan kota terhadap bencana semakin diperkuat. (***)
Editor : Editor
