Padang, - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Raju Minropa mewakili Wali Kota Padang mengikuti peluncuran Program Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Kampung Redam) secara serentak se-Indonesia yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) RI, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan dipimpin langsung Menteri HAM RI Natalius Pigai dari Kota Semarang, Jawa Tengah, dan diikuti secara daring dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang.
Turut hadir Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sumatera Barat Dewi Nofyenti, unsur Forkopimda Kota Padang, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Kampung Redam merupakan program strategis KemenHAM yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029.
Program ini dirancang sebagai instrumen berbasis masyarakat untuk meredam potensi konflik, menjaga stabilitas sosial, serta menghadirkan akses penyelesaian persoalan dan keadilan hingga tingkat kelurahan dan kampung.
Menteri HAM RI Natalius Pigai menegaskan inti pendirian Kampung Redam adalah meminimalisir ketidakadilan. "Negara harus hadir secara nyata di kampung-kampung, di sudut-sudut kecil, di desa-desa untuk menghadirkan keadilan," ujarnya.
Ia menjelaskan pembentukan Kampung Redam dilakukan secara bertahap: daerah mengusulkan lokasi, lalu KemenHAM melakukan verifikasi sebelum penetapan melalui keputusan Menteri HAM.
Hingga saat ini, tercatat 174 titik diusulkan dari 81 kabupaten/kota di 28 provinsi untuk diverifikasi.
Sekda Kota Padang Raju Minropa menyampaikan Wali Kota Padang telah mengusulkan enam kelurahan dari tiga kecamatan sebagai calon Kampung Redam, yaitu kawasan di Kecamatan Padang Selatan, Padang Barat, dan Koto Tangah.
Editor : Editor
