PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (8/10/2026).
Mahyeldi mengatakan, rapat koordinasi tersebut tidak sekadar menjadi forum menerima arahan, tetapi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Menurutnya, komitmen harus diterjemahkan ke dalam kebijakan, sistem, perilaku, dan tindakan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Komitmen tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan janji kelembagaan yang mesti diterjemahkan ke dalam kebijakan, sistem, perilaku, dan tindakan nyata. Sebab, itulah ukuran sesungguhnya dari integritas pemerintahan,” ujar Mahyeldi.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian Dalam Negeri, KPK RI, BPKP, LKPP, Pemprov Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar. Komitmen itu mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen aparatur, serta pengawasan.Mahyeldi menyebut penguatan tata kelola semakin penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Sumbar. Pada triwulan II 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 4,54 persen, namun daerah juga menghadapi tekanan fiskal, kebutuhan pembangunan infrastruktur yang besar, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Editor : MS
