“Kalau memang kantor tidak direlokasi, pelebaran sungai harus menjadi prioritas. Namun, jika relokasi dilakukan, lokasi baru harus benar-benar aman dan status lahannya jelas,” ujarnya.
Selain penanganan sungai, pemerintah daerah juga menghadapi pilihan antara merenovasi atau memindahkan perkantoran yang terdampak.
Zigo berharap keputusan tersebut dapat ditetapkan paling lambat Desember.
Ia juga mengingatkan agar rencana relokasi tidak mengganggu pembangunan Sekolah Rakyat.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Solok, Effia Vivi Fortuna, menjelaskan galodo sempat mengganggu aktivitas perkantoran selama sekitar satu bulan.
Aktivitas normal baru kembali berjalan dalam dua pekan terakhir setelah sejumlah kerusakan diperbaiki.
Effia menyebut pemerintah daerah turut mempertimbangkan pemindahan kantor ke lokasi yang lebih aman.Sebagian bangunan berada di kawasan yang berpotensi terdampak bencana.
Pemerintah daerah juga memiliki lahan sekitar enam hektare yang dipertimbangkan untuk pengembangan perkantoran.
Sementara itu, Kepala Balai Cipta Karya Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, menjelaskan bahwa kerusakan bangunan memiliki tingkat berbeda.
Editor : Editor
