PARIK MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran melalui penguatan kualitas data kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, melalui Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudy Rahmat, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi operator nagari se-Kabupaten Padang Pariaman di Aula Integritas Inspektorat, Parik Malintang, Kamis (9/7/2026).
Menyampaikan arahan Bupati, Rudy Rahmat menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menaruh perhatian besar terhadap peran operator nagari sebagai garda terdepan dalam memastikan seluruh program perlindungan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran bantuan sosial, tetapi juga pada akurasi data yang dikelola hingga tingkat nagari.
"Data adalah fondasi utama dari setiap kebijakan pemerintah. Ketepatan sasaran bantuan sosial sangat bergantung pada kualitas data yang Saudara kelola di tingkat tapak. Operator SIKS-NG di nagari adalah ujung tombak kami. Kesalahan atau keterlambatan dalam melakukan pemutakhiran data akan berdampak fatal. Warga yang benar-benar berhak bisa kehilangan haknya, sementara mereka yang sudah mampu justru terus menikmati bantuan," tegas Rudy menyampaikan pesan Bupati.
Bupati juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat mengenai penerima bantuan sosial yang dinilai sudah tidak layak secara ekonomi namun masih tercatat sebagai penerima manfaat. Karena itu, seluruh operator nagari diinstruksikan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan secara berkala.
Operator diminta proaktif memperbarui data dengan mengeluarkan warga yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan serta segera mengusulkan masyarakat yang benar-benar membutuhkan agar memperoleh haknya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program perlindungan sosial pemerintah.Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pemutakhiran data, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga akan memperkuat koordinasi antara Dinas Sosial dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial RI agar proses pembaruan data penerima bantuan tidak lagi terkendala antrean yang panjang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan perhatian serius terhadap kualitas pelayanan publik. Melalui Rudy Rahmat, Bupati mengingatkan agar tidak lagi terjadi praktik saling melempar tanggung jawab yang justru menyulitkan masyarakat.
"Saya tegaskan, operator nagari wajib menuntaskan pelayanan sosial di wilayahnya masing-masing. Jangan pernah menyuruh warga menempuh perjalanan jauh ke kantor Dinas Sosial kabupaten hanya untuk mengurus hal-hal yang sebenarnya dapat diselesaikan di tingkat nagari. Layani masyarakat dengan maksimal di tempat Saudara bertugas," pesan Bupati.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja aparatur di lapangan, Bupati juga meminta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk merumuskan skema penghargaan (reward) bagi operator nagari yang terbukti paling aktif, akurat, dan konsisten dalam melakukan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
Editor : MS
