PADANG PARIAMAN – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) bersama Wakil Bupati Rahmat Hidayat tetap menempatkan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat sebagai prioritas.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui rehabilitasi Bendung Daerah Irigasi (DI) Ampek Jirek yang saat ini tengah berlangsung di Korong Sikilie, Nagari Lurah Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik.
Pekerjaan rehabilitasi dengan nilai kontrak Rp979.888.000 tersebut dilaksanakan oleh CV Aneka Cipta, dengan pengawasan CV Gudang Padi, dan memiliki waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender.
Rehabilitasi ini mendapat dukungan melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk penanganan bencana tahun 2026, mengingat kondisi Bendung DI Ampek Jirek yang telah mengalami kerusakan selama kurang lebih 10 tahun. Kondisi tersebut membuat fungsi bendung dan pengairan tidak berjalan optimal bagi masyarakat.
Kerusakan semakin parah akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Padang Pariaman pada akhir tahun 2025. Dampak bencana tersebut menyebabkan kondisi bendung mengalami kerusakan berat hingga mengganggu fungsi pengairan bagi lahan pertanian masyarakat.
Bendung DI Ampek Jirek memiliki peran strategis karena mengairi sekitar 125 hektare areal persawahan, serta memberikan manfaat bagi kawasan pertanian yang berada hingga wilayah Kota Pariaman. Dengan demikian, pemulihan bendung ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas pertanian dan perekonomian masyarakat.Dengan berfungsinya kembali jaringan irigasi secara optimal, ketersediaan air untuk lahan pertanian diharapkan lebih terjamin. Hal ini akan memberikan kepastian kepada petani dalam mengelola sawah, mempertahankan produktivitas, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis sebelumnya menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dimaknai sebagai penghentian pembangunan, terutama terhadap program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan vital masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Kita harus memastikan anggaran yang tersedia diarahkan kepada program yang benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” ujar JKA.
Menurutnya, pemerintah daerah terus melakukan penyesuaian dan pengaturan kembali anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas, sehingga pembangunan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tetap dapat dilaksanakan.
Editor : MS
