PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mempercepat penanganan dampak bencana hidrologi yang melanda daerah itu sejak akhir November 2025. Meski bencana telah berlalu hampir setahun, dampaknya masih dirasakan masyarakat, terutama pada sejumlah fasilitas pemerintahan dan layanan publik.
Hal tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis dalam kegiatan monitoring dan evaluasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (7/10/2026).
Bupati mengatakan, bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur, termasuk kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, jalan, hingga jembatan yang menjadi akses penting masyarakat.
“Walaupun bencana terjadi pada November tahun lalu, sampai sekarang masyarakat masih merasakan dampaknya. Karena itu, penanganan pascabencana harus terus kita kawal dan dipercepat,” ujar John Kenedy Azis.
Berdasarkan hasil pemetaan dan monitoring, kerusakan tidak hanya terjadi pada infrastruktur umum, tetapi juga menyentuh fasilitas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
15 Fasilitas Kesehatan TerdampakPada sektor kesehatan, tercatat 15 fasilitas layanan publik terdampak, terdiri dari 13 fasilitas rusak ringan dan dua Kantor Urusan Agama (KUA) yang juga terdampak.
Sebanyak 13 fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan ringan meliputi sejumlah puskesmas, pustu, polindes, poskesri dan tempat praktik mandiri bidan yang tersebar di Padang Pariaman.
Di antaranya Puskesmas Sintuk, Puskesmas Padang Sago, Puskesmas Limau Purut, sejumlah Pustu, Polindes, Poskesri serta TPMB yang terdampak.
Sementara itu, dua KUA yang terdampak yakni KUA Ulakan Tapakis dan KUA Batang Anai. Khusus KUA Batang Anai, kendaraan operasional dilaporkan mengalami kerusakan akibat terendam banjir.
Hal yang menjadi perhatian serius adalah Puskesmas Sintuk di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang. Berdasarkan hasil evaluasi, lokasi puskesmas tersebut berada di kawasan rawan banjir sehingga diperlukan langkah relokasi demi menjamin keamanan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan masyarakat.
Tujuh Kantor Pemerintahan Ikut Terdampak
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah kantor pemerintahan. Data monitoring mencatat tujuh kantor pemerintahan terdampak, terdiri dari empat kantor rusak ringan dan tiga kantor mengalami rusak berat.
