Padang, - Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Iswanto beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (26/10/2026).
Pertemuan ini bertujuan membahas tindak lanjut program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kota Padang, mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), serta penanganan kawasan permukiman kumuh.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Padang Didi Aryadi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
Kepala BP3KP Sumatera III Iswanto menjelaskan lingkup program yang sedang dan akan dilaksanakan di Kota Padang.
Tercatat sebanyak 1.400 unit BSPS disiapkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta sekitar 164 unit huntap untuk warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi.
Sementara itu, bantuan perbaikan RTLH diprioritaskan kepada kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga 4 berdasarkan data kondisi sosial-ekonomi yang tercatat di sistem kesejahteraan sosial."Kami berterima kasih atas dukungan Bapak Wali Kota beserta jajaran. Sinergi dengan Pemerintah Kota Padang sangat penting untuk melanjutkan program perumahan dan penanganan kawasan kumuh, serta mempercepat penyelesaian administrasi dan serah terima aset huntap setelah pembangunan selesai," ujar Iswanto.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan Pemerintah Kota Padang siap memperkuat koordinasi dengan BP3KP Sumatera III guna mendukung pencapaian target pembangunan perumahan.
Ia menekankan bahwa persoalan pertanahan dan administrasi aset harus diselesaikan sejak tahap awal perencanaan agar tidak menghambat pelaksanaan di lapangan maupun menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
"Kita siap membantu agar target pembangunan bisa tercapai dan memastikan persoalan lahan serta administrasi tidak menjadi kendala. Karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah kota, instansi terkait, dan pihak yang bekerja di lapangan," tegas Fadly.
Editor : Editor
