Fadly Amran juga meminta Organisasi Perangkat Daerah terkait memastikan pemanfaatan rumah dan lahan lama milik warga yang direlokasi akibat bencana hidrometeorologi benar-benar sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan bantuan, seperti penyewaan atau penjualan rumah dan lahan tanpa kejelasan status serta aturan pemanfaatannya.
Tak hanya itu, tim terkait diminta memeriksa kondisi rumah lama warga penerima huntap secara menyeluruh, termasuk memastikan tidak ada pembangunan kembali di kawasan rawan bencana yang dilarang.
"Kita harus memastikan rumah dan lahan warga terdampak dikelola sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan atau temuan pemeriksaan di kemudian hari. Jangan sampai bantuan yang diberikan justru memunculkan masalah baru," ujar Fadly.
Sosialisasi dan pengawasan berkelanjutan menjadi kunci agar kebijakan relokasi tidak hanya memberikan tempat tinggal yang aman, tetapi juga melindungi masyarakat sekaligus menjaga aset dan kepentingan negara.Sinergi antara BP3KP Sumatera III dan Pemko Padang diharapkan mempercepat realisasi hunian yang layak, aman, dan tertata bagi warga Kota Padang. (***)
Editor : Editor
