Padang Panjang, - Rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin–Bukittinggi kembali menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat. Tidak hanya menyangkut pembangunan jalan bebas hambatan, tetapi juga membuka pembicaraan mengenai konektivitas transportasi Sumbar secara lebih luas, termasuk rencana pengembangan kembali jalur kereta api.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dan dialog persiapan pembangunan Jalan Tol Bukittinggi–Sicincin yang digelar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade bersama sejumlah pemangku kepentingan di Aula Kantor Camat X Koto, Rabu (28/10/2026).
Ketua PJKIP Tanah Datar, Rezki Aryendi, menilai dialog yang menghadirkan penjelasan secara langsung kepada masyarakat merupakan hal penting, terutama karena pembangunan infrastruktur berskala besar tidak hanya menyangkut persoalan jalan, tetapi juga tanah ulayat, lahan masyarakat, akses pertanian, irigasi, hingga keberlangsungan aktivitas warga.
Menurut Rezki, masyarakat membutuhkan informasi yang gamblang sejak awal. Dengan demikian, tidak terjadi kesalahpahaman ketika tahapan pembangunan mulai memasuki proses pengadaan tanah maupun pekerjaan fisik.
“Luar biasa. Andre Rosiade apak kito. Yang penting bagi masyarakat adalah bagaimana informasi ini disampaikan secara terbuka dan gamblang. Masyarakat jangan hanya mendengar kabar bahwa tol akan dibangun, tetapi harus tahu trase, dampaknya terhadap tanah masyarakat, bagaimana ganti kerugian, serta bagaimana akses masyarakat setelah tol dibangun,” ujar Rezki.
Ia mengatakan, pembangunan tol merupakan proyek strategis yang berpotensi mengubah wajah konektivitas Sumatera Barat. Berdasarkan penjelasan pemerintah dan pihak terkait, ruas Sicincin–Bukittinggi direncanakan sepanjang sekitar 40,8 kilometer, dengan nilai investasi konstruksi sekitar Rp29 triliun di luar biaya pengadaan tanah. Pembangunan ditargetkan mulai dilaksanakan pada Januari 2027.Namun, menurut Rezki, besarnya nilai investasi jangan sampai membuat persoalan masyarakat yang berada di sepanjang trase terabaikan.
“Yang kita kawal bukan hanya kapan tol selesai. Yang lebih penting, masyarakat yang tanahnya terkena trase harus mendapatkan kepastian. Tanah, bangunan, tanaman, sawah, irigasi dan akses menuju lahan harus diperhatikan. Termasuk persoalan pusako tinggi, pusako randah dan tanah ulayat yang memiliki nilai adat bagi masyarakat Minangkabau,” katanya.
Rezki juga menilai menariknya pembahasan dalam dialog tersebut adalah munculnya kembali perhatian terhadap jaringan kereta api. Rencana pengembangan kembali jalur kereta api Kayu Tanam–Padang Panjang disebut dalam pembahasan terkait konektivitas kawasan. Pemerintah daerah dan masyarakat, menurutnya, perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh mengenai cakupan, tahapan dan kesiapan rencana tersebut.
“Kalau tol dibangun dan jalur kereta api juga kembali dikembangkan, ini bukan sekadar pembangunan jalan atau rel. Ini menyangkut masa depan sistem transportasi Sumatera Barat. Karena itu harus dipaparkan secara terbuka, bagaimana keterhubungan tol dengan jalan nasional, jalur kereta api, pusat ekonomi, kawasan pertanian dan sentra masyarakat,” ujar Rezki.
Editor : Editor
