Maigus Nasir juga menegaskan pentingnya sinergi berkelanjutan antara KI Sumbar dan Pemko Padang melalui Diskominfo, guna memastikan tidak ada warga yang kesulitan memperoleh informasi publik.
"Kita membutuhkan bimbingan dan masukan dari Komisi Informasi melalui sinergi dengan Dinas Kominfo untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Sebagai cerminan Sumatera Barat, kita berharap Padang dapat menjadi rujukan keterbukaan informasi publik di tingkat nasional," tambahnya.
Ketua KI Sumbar, Idham Fadhli, mengapresiasi komitmen Pemko Padang.
"Kami melihat langsung pelayanan PPID di Kota Padang sekaligus tindak lanjut rekomendasi dari penilaian tahun sebelumnya, dan rekomendasi untuk peningkatan layanan ke depan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," ungkapnya.
Idham menilai tata kelola informasi publik di Pemko Padang secara umum telah berjalan baik, terbukti dari keberhasilan meraih peringkat pertama pada Monev KIP tahun lalu.
Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dan diiringi peningkatan kualitas pelayanan pada penilaian tahun ini.Sementara itu, Wakil Ketua KI Sumbar, Mona Sisca, menyampaikan bahwa rekomendasi yang diberikan tahun lalu telah ditindaklanjuti dengan baik.
"Alhamdulillah rekomendasi Komisi Informasi dari penilaian tahun lalu sudah ditindaklanjuti oleh Pemko Padang. Dan dari diskusi bersama Kadis Kominfo masih ada beberapa ruang untuk peningkatan layanan Keterbukaan Informasi Publik ke depan. Terima kasih atas komitmen Pemko Padang terhadap Keterbukaan Informasi Publik," ujarnya.
Dengan sinergi yang terjalin, Kota Padang diproyeksikan tidak hanya mempertahankan prestasi, tetapi juga menjadi teladan keterbukaan informasi publik yang menginspirasi daerah lain di Sumatera Barat maupun tingkat nasional. (***)
Editor : Editor
