“Saya secara informal sudah melakukan komunikasi dengan beberapa kawan-kawan antar-fraksi, bukan hanya Fraksi PKS. Saya optimis akan banyak teman-teman yang punya niat yang sama. Dari komunikasi yang didapat, tidak ada satu pun fraksi yang keberatan,” ujarnya.
Rahmat menyebut pembicaraan tersebut masih berlangsung secara informal. Penentuan momentum dan kesiapan dukungan anggota DPR menjadi pertimbangan sebelum usulan dibawa melalui mekanisme resmi.
Wacana tersebut berkembang di tengah perhatian publik terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
MA mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah. Putusan ini menambah perkembangan hukum dalam polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden tersebut.
Sementara itu, Rahmat juga menilai pengunduran diri secara sukarela oleh Gibran dapat menjadi langkah kenegarawanan untuk menjaga kehormatan lembaga kepresidenan.
Namun, jika opsi tersebut tidak ditempuh, ia mendorong DPR menggunakan mekanisme konstitusional melalui HMP.Rahmat menilai pembentukan hak angket tidak lagi menjadi pilihan yang diperlukan karena persoalan tersebut telah melalui proses peradilan.
Meski demikian, penggunaan HMP tetap harus mengikuti persyaratan dan tahapan konstitusional yang berlaku. (***)
Editor : Editor
