Satu papan proyek ini harus mewakili 7 titik pengerjaan yang tersebar. Akibatnya, warga di tiap titik tidak bisa mengetahui berapa anggaran untuk ruas jalan di depan rumah mereka. Karena yang tercantum hanya total nilai paket: Rp 5,1 miliar untuk 7 ruas.
"Kami berharap ada papan proyek di setiap titik. Kalau saat ini plangnya hanya satu, jadi berapa anggaran di setiap titik pengerjaan ini tidak jelas," kata Asrul sebelumnya.
Dikejar Deadline 90 Hari
Jika dihitung dari tanggal kontrak 02 September 2026 dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, maka proyek ini harus selesai pada 01 Desember 2026.
Hal ini memperkuat dugaan bahwa pengaspalan yang dikebut hingga dilakukan saat hujan malam itu, berkaitan dengan tekanan deadline akhir tahun dan pencairan anggaran.
Sebelumnya, proyek ini sempat mangkrak hampir dua pekan tanpa aktivitas, lalu tiba-tiba dikebut.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR, Risman, sebelumnya sudah mengakui pengaspalan saat hujan itu dilarang oleh pengawas dan konsultan, dan kualitasnya pasti tidak bagus.
"Kualitasnya tentu tidak bagus. Terkait apakah akan dibongkar, itu BPK yang menentukan," ucap Risman, Selasa (10/11/2026).Kini, dengan terungkapnya nilai kontrak Rp 5,1 miliar ini, pertanyaan publik semakin besar:
Jika satu ruas saja dikerjakan asal-asalan saat hujan, bagaimana dengan 6 ruas lainnya yang tergabung dalam satu kontrak yang sama? Dan siapa yang akan menjamin kualitas 7 ruas jalan senilai Rp 5,1 miliar ini?
Terlebih pekerjaan tersebut menggunakan anggaran APBD Limapuluh Kota, Apakah dana TKD (Transfer ke Daerah) begitu gampangnya dikucurkan atau bagaimana?
Editor : Editor
