Ia menjelaskan, pada tahun 2022 pemerintah pusat mengarahkan seluruh instansi di kabupaten dan kota untuk melakukan pendataan tenaga honorer. Mereka mengaku telah masuk dalam pendataan tersebut.
Selanjutnya, pada tahun 2024, tenaga yang telah terdata diarahkan mengikuti tes CAT sebagai salah satu tahapan dalam proses penataan tenaga non-ASN.
Mereka pun mengikuti tes tahap pertama di Kota Padang pada 9 Desember 2024 dan memperoleh registrasi kategori R2 dan R3.
Persoalan muncul ketika pada tahun 2025 pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK paruh waktu.
Menurut Ismail, dalam proses pengusulan yang berlangsung saat itu, nama 24 tenaga dari RSUD Prof. Dr. Ali Hanafiah tidak dimasukkan oleh instansi mereka.
Sementara itu, ia mengaku melihat tenaga dari instansi lain justru mendapatkan kesempatan untuk diusulkan, termasuk mereka yang mengikuti tes pada tahap berikutnya.
Kami melihat tenaga dari instansi lain diusulkan, bahkan ada yang masa pengabdiannya jauh di bawah kami.Sementara kami yang sudah belasan tahun mengabdi justru tidak masuk usulan. Ini yang sangat kami pertanyakan, tegasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Ismail, bukan sekadar persoalan administrasi atau status kepegawaian.
Kami merasa ketidakadilan ini sangat menghancurkan harapan kami, termasuk harapan anak dan istri di rumah.
Editor : Editor
