Kami hanya ingin hak dan kesempatan yang seharusnya kami dapatkan dikembalikan kepada kami, tuturnya.
Ismail mengungkapkan, pihaknya tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah ditempuh untuk memperjuangkan nasib mereka, mulai dari menyampaikan persoalan kepada DPRD Tanah Datar hingga menemui kepala daerah.
Pada September 2025, mereka mengaku telah mendatangi DPRD Tanah Datar dan menyampaikan persoalan tersebut.
Mereka menyebut adanya janji untuk membantu memperjuangkan nasib tenaga R2 dan R3 tersebut, tetapi hingga kini belum memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.
Mereka juga pernah menemui Bupati Tanah Datar dengan didampingi unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Bagian Hukum.
Dalam pertemuan itu, menurut Ismail, juga disampaikan komitmen untuk membantu mencarikan solusi.Namun, hingga November 2026, mereka mengaku belum mendapatkan kepastian penyelesaian.
Bahkan, sepanjang tahun 2026 mereka kembali berupaya meminta audiensi dengan kepala daerah.
Dua kali surat permohonan pertemuan disampaikan melalui ajudan atau sekretariat bupati, tetapi menurut pengakuan mereka, belum mendapatkan tanggapan.
Tidak berhenti di situ, pada awal Oktober 2026 mereka juga telah menyampaikan laporan kepada Ombudsman di Padang.
Editor : Editor
