Para pedagang juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak kembali berjualan di lokasi tersebut.
Sekda meminta OPD pelaksana segera menyiapkan surat pernyataan tersebut dan memastikan seluruh pedagang mendapatkan informasi yang jelas terkait kebijakan penataan kawasan.
Ia juga meminta dukungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di Muara Labuh untuk mendampingi proses penertiban serta memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.
Selain kawasan RTH, pada hari yang sama pemerintah daerah juga mulai membongkar sejumlah bangunan milik pemerintah daerah, di antaranya bangunan di depan Gedung Nasional serta deretan bangunan rumah makan Singgalang.
Sekda menegaskan, penertiban akan kembali dilanjutkan pada Kamis dengan agenda serupa.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan di lapangan, seluruh kepala OPD dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta menyiapkan surat tugas bagi kepala bagian serta personel terkait guna mendukung pelaksanaan kegiatan hingga Minggu mendatang.
Di akhir arahannya, Sekda mengajak seluruh unsur pemerintah, wali nagari, dan tokoh masyarakat untuk ikut menyosialisasikan rencana penataan tersebut kepada warga.Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif serta komunikasi yang baik, terutama kepada masyarakat yang bangunannya terdampak penertiban.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap mengutamakan mediasi dan penyelesaian secara harmonis melalui musyawarah.
Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor : Editor
