Jakarta, - Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat menekankan pentingnya transparansi program pemilahan dan pengelolaan sampah yang saat ini menjadi salah satu perhatian Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Harry, badan publik khususnya kelurahan memiliki peran strategis dalam memastikan informasi mengenai program tersebut tersampaikan secara luas kepada masyarakat.
“Tentu kita tahu bahwa gerakan pemilahan dan pengolahan sampah saat ini menjadi perhatian Gubernur. Karena itu, badan publik, terutama kelurahan, punya tugas untuk mensosialisasikan program ini kepada seluruh masyarakat,” ujar Harry selaku Tim Penilai dalam Presentasi E-Monev di Jakarta Creative Hub (JCH), Graha Niaga Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Harry menegaskan bahwa perhatian dan instruksi Gubernur terkait pemilahan sampah harus ditindaklanjuti secara konkret. Kata Harry, Pelaksanaannya tidak boleh berhenti pada kegiatan di lingkungan internal badan publik, tetapi perlu diperluas melalui penyebarluasan informasi dan pelibatan masyarakat.
“Informasi publik mengenai program pemilahan dan pengelolaan sampah perlu disosialisasikan secara masif. Ini juga sebagai bentuk komitmen badan publik terhadap transparansi,” ucap Harry.
Lebih lanjut, Harr menyebut badan publik dapat mengembangkan kolaborasi dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).Harry mencontohkan, pengelolaan sampah dapat dikembangkan melalui fasilitasi bagi masyarakat yang ingin mengolah sampah menjadi pupuk organik dengan dukungan pihak swasta.
“Ini bukan gerakan seremonial. Ini sudah menjadi napas dan jantungnya Jakarta. Bayangkan jika sampah di Jakarta tidak diangkut selama satu hari saja, dampaknya akan sangat besar,” tegas Harry.
Lebih lanjut, Harry mendorong badan publik untuk mengoptimalkan seluruh kanal komunikasi, termasuk media sosial, dalam menyebarluaskan informasi mengenai program pemilahan dan pengelolaan sampah.
Selain menyoroti transparansi program pemilahan sampah, Harry juga mengingatkan badan publik untuk tidak berpuas diri dengan predikat Informatif yang telah diraih. Predikat tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik dan komitmen keterbukaan yang dijalankan secara konsisten.
Editor : Editor
