Bukittinggi, - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mendorong pondok pesantren tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi syariah berbasis masyarakat.
Untuk mewujudkannya, pesantren perlu didukung digitalisasi pengelolaan keuangan dan akses layanan perbankan syariah.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menjadi pembicara kunci sekaligus membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Mahyeldi, penguatan ekonomi syariah melalui pesantren sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.
"Pesantren jangan hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat," kata Mahyeldi.
Ia menyebutkan, Sumbar memiliki 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah.Potensi tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Nagari, agar pengelolaan keuangan pesantren semakin modern, transparan, dan produktif.
Mahyeldi juga menyoroti pentingnya meningkatkan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan survei OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah Sumbar mencapai 55,62 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional 43,07 persen.
Namun, tingkat inklusinya atau pemanfaatannya baru 12,62 persen, masih di bawah angka nasional 13,24 persen.
"Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, masyarakat tidak hanya perlu memahami, tetapi juga menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-harinya," ujarnya.
Editor : Editor
