Jakarta,—Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) melalui Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu duduk bersama dengan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Duduk bersama dilakukan untuk mematangkan kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah 3T melalui mekanisme beasiswa perkuliahan.
Aisyah Gamawati, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu menuturkan bahwa selama ini pembangunan infrastruktur lebih menjadi fokus utama dalam sektor pembangunan.
“Kita harapkan adanya pertemuan ini, dapat semakin mendorong pengentasan daerah tertinggal melalui penguatan SDM dalam bentuk pemberian beasiswa di tingkat perkuliahan,”ujar Aisyah usai pertemuan dengan perwakilan Kemenristekdikti pada Senin 28/1 di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta.
Aisyah menegaskan dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan mendatang, pihaknya akan mengkonkretkan kerjasama ini dengan mengusulkan calon daerah tertentu (pilotting) yang akan dikerjasamakan, serta melakukan sosialisasi bersama ke daerah-daerah tersebut.
“Kita akan usulkan kepada Kemeristekdikti minggu depan, usulan lokasinya,”ujar Aisyah.
Didin Wahidin, Direktur Kemahasiswaan Kemenristekdikti menjelaskan bahwa pada tahun 2019 ini pihaknya memberikan lebih kurang 2000 porsi beasiswa diperuntukan bagi calon mahasiswa yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) serta Papua dan Papua Barat.
“Kami harapkan kerjasama ini juga dapat semakin memberikan kesempatan bagi para calon mahasiswa yang berada di wilayah-wilayah tersebut,” Katanya.
Didin lebih lanjut menuturkan bahwa dari kuota yang disediakan, umumnya tidak selalu terpenuhi.
“Misalkan untuk tahun lalu, dari sekitar 2000-an kouta beasiswa, hanya terisi 1500an saja, sayang sekali belum dapat dimanfaatkan secara maksimal,” terang Didin.
Ia berharap bahwa dengan adanya kerjasama dengan Kemendes PDTT, dapat lebih memaksimalkan daerah-daerah 3T untuk memenuhi kuota-kuota beasiswa yang tersedia.
Rapat dilakukan sebagai tindaklanjut nota kesepahaman antara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pengembangan dan pemanfaatan hasil riset dan teknologi untuk mendukung pembangunan desa, daerah tertentu, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi di tahun 2015 silam.(rilis: humker/kdpdtt)
