Sumatera Barat kembali mengalami situasi pelik pada penghujung tahun 2025. Hujan deras mengguyur berbagai wilayah, menyisakan pekerjaan rumah besar bagi para pemangku kebijakan.
Kunjungan reses Komisi V DPR RI di bawah pimpinan Ridwan Bae menyoroti kebutuhan mendesak infrastruktur serta hunian bagi korban bencana.
Waktu terus berjalan mendekati bulan Puasa dan Idul Fitri. Masyarakat membutuhkan kepastian segera, bukan penantian panjang akibat prosedur berbelit.
Ketergantungan pada mekanisme sentralistik Jakarta perlu dikurangi demi memberi ruang bagi kekuatan institusi lokal.
Sumatera Barat memiliki struktur sosial unik yang mampu merespons krisis lebih cepat dibandingkan birokrasi pusat.
Paradigma penanganan bencana mesti berubah dari sekadar respons darurat menjadi penguatan kapasitas lokal berbasis Nagari.Kelambatan Birokrasi Pusat
Penanganan pascabencana di Sumatera Barat masih berkutat pada rantai komando panjang. Nasib ribuan korban bergantung penuh pada keputusan Kementerian Mitra serta Komisi V DPR.
Persoalan teknis di lapangan, mulai dari perbaikan irigasi, jembatan putus, hingga penyediaan hunian tetap, belum menemui titik terang.
Pertanyaan mendasar mengenai relokasi atau pembangunan ulang di lokasi awal masih menggantung tanpa jawaban pasti.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, melalui Detik.com menyebutkan pemerintah masih menyusun langkah terbaik demi solusi permanen.
