Menjaga integritas, lembaga ini membentuk Komite Pengawasan &Akuntabilitas beranggotakan KetuaPPATK, KetuaKPK, KetuaBPK, KetuaBPKP, Kapolri, dan JaksaAgung. Niat menghadirkan lapisan etika tertinggi patut diapresiasi; namun karena keenam tokoh tersebut berada di dalam struktur, sebagian kalangan khawatir jarak pengawasan menjadi terlalu dekat. Tambahan lagi, KantorAkuntanPublik (KAP) dan KantorJasaPenilaiPublik (KJPP)—pengawas eksternal resmi—berlisensi di bawah KementerianKeuangan, yang juga duduk di DewanPengawas. Analogi warung Padang kerap dipakai: masakan lezat, tetapi pelanggan lebih tenang bila dapur turut diaudit pihak di luar keluarga.
Untuk menegakkan asas “fairplay”, banyak pakar menyarankan agar KetuaPPATK, KetuaKPK, KetuaBPK, KetuaBPKP, Kapolri, dan JaksaAgung ditempatkan sebagai panel pengawas eksternal bersama KAP dan KJPP. Dengan demikian, para penegak hukum tetap memegang peluit dari luar garis lapangan—mengawasi secara profesional tanpa mempengaruhi jalannya permainan.
