Selain itu, dampak Perda No. 5 Tahun 2011 terasa pada persebaran ekonomi di wilayah pinggiran.
Warga yang tinggal jauh dari pusat kota harus menempuh perjalanan panjang demi mendapatkan kebutuhan pokok, terutama di malam hari ketika pasar tradisional sudah tutup.
Jika ritel modern diizinkan beroperasi, tentu kebutuhan mereka dapat terpenuhi lebih cepat karena ritel modern biasanya buka 24 jam.
Dengan demikian, penerapan Perda No. 5 Tahun 2011 yang semula bertujuan mulia, justru memperbesar tekanan terhadap pelaku usaha kecil dan menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Rekomendasi Revisi Kebijakan untuk Menyeimbangkan Ritel Modern dan Pasar Tradisional
Pelarangan ritel modern bukan satu-satunya bentuk perlindungan terhadap pasar tradisional.
Apalagi, larangan total yang terlalu kaku berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi Kota Padang.Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu merancang kebijakan yang lebih fleksibel.
Salah satu solusi strategis ialah mendorong kolaborasi antara ritel modern dan UMKM lokal. Pemerintah dapat mewajibkan ritel modern menyediakan ruang khusus untuk produk lokal.
Dengan langkah ini, distribusi produk UMKM menjadi lebih luas, serta akses pasar menjadi lebih adil.
