Selain itu, revisi Perda No. 5 Tahun 2011 harus mempertimbangkan kebutuhan konsumen, bukan hanya pelaku usaha. Prinsip keadilan ekonomi yang inklusif harus diakomodasi.
Proses revisi juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui kajian komprehensif. Dengan demikian, diharapkan lahir kebijakan partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.
Pemerintah Kota Padang juga harus menyiapkan pasar tradisional menghadapi era ekonomi modern.
Dukungan berupa pelatihan usaha, subsidi operasional, serta akses teknologi menjadi penting agar pedagang tradisional tetap berdaya saing.
Disamping itu, pemerintah perlu menerapkan pengawasan ketat terhadap pendirian ritel modern dengan pengaturan zonasi yang bijak, misalnya tidak mengizinkan pembangunan ritel modern di lokasi-lokasi strategis milik pasar tradisional.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat daya saing lokal tanpa mengorbankan prinsip keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Mewujudkan Kebijakan Ekonomi Kota Padang yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan
Kebijakan ekonomi daerah tidak seharusnya hanya berpihak pada satu kelompok.
Di Kota Padang, niat untuk melindungi usaha kecil melalui larangan ritel modern memang baik, tetapi perlu penyesuaian dengan dinamika sosial-ekonomi masyarakat.
Regulasi yang terlalu protektif, seperti Perda No. 5 Tahun 2011, berisiko menghambat inovasi lokal. Sudah saatnya Kota Padang memperbaiki regulasi tersebut dan menyesuaikannya dengan realitas di lapangan.
