Sebagai contoh, dalam kasus informasi mengenai harta kekayaan pejabat negara, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi korupsi.
Namun, di sisi lain, ada batasan terkait informasi yang bersifat pribadi, seperti alamat rumah, atau data keluarga pejabat, yang dapat mengancam keamanan pribadi jika disebarluaskan.
Selain itu, tantangan dalam penyelesaian sengketa informasi juga terkait dengan pemahaman yang berbeda antara badan publik dan masyarakat mengenai batasan keterbukaan informasi.
Tidak jarang badan publik menafsirkan pengecualian informasi secara berlebihan, sehingga menutup akses terhadap data yang sebenarnya berhak diketahui oleh publik.
Sebaliknya, ada pula pihak yang menuntut keterbukaan informasi tanpa mempertimbangkan aspek privasi atau kerahasiaan negara.
Dalam konteks birokrasi, terdapat penyimpangan yang sering menjadi penghambat keterbukaan informasi.
Beberapa instansi pemerintah cenderung lamban dalam merespons permintaan informasi, bahkan ada yang mengabaikan kewajiban mereka sesuai UU KIP.Kondisi ini menambah panjang daftar sengketa informasi yang harus diselesaikan oleh Komisi Informasi.
Penyimpangan birokrasi bukan hanya disebabkan oleh lemahnya sistem, tetapi juga karena masih rendahnya kesadaran akan pentingnya keterbukaan informasi.
Banyak pejabat publik yang menganggap keterbukaan sebagai ancaman, bukan sebagai instrumen penguatan demokrasi.
