Pasbar,—Pasca Demo Masyarakat Pasaman Barat pada Senin lalu Warga meminta Bupati H.Syahiran segera memecat Sekretaris Daerah ( Sekda ) Manus Handri, akhirnya mendapat tanggapan serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kamis kemarin, tim Provinsi Sumbar datang ke Pasaman Barat, melakukan pertemuan dengan Pemkab dan beberapa tokoh masyarakat untuk memverifikasi dan pengumpulan data yang akurat tentang masalah yang terjadi.
Pemprov Sumbar sendiri menurunkan dua tim ke Pasbar untuk menelusuri persoalan ini. Termasuk tim dari Inspektorat.
Pertemuan digelar di Hotel Guchi simpang empat, Hadir dalam pertemuan itu Asisten Bidang Pemerintah dan Otonomi Daerah Provinsi Sumbar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumatera Barat, Pemkab Pasbar diwakili Kesbangpol, Edi Murdani SH serta beberapa tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda se-Pasaman Barat di Simpang Empat.
Perwakilan tokoh masyarakat se-Pasbar yang hadir dalam pertemuan itu, membenarkan masyarakat Pasbar meminta Bupati Pasaman Barat untuk mencopot Sekda, Manus Handri dari jabatannya.
Sebab, kata Kordinator Lapangan (Korlap) demo lalu Bambang mengatakan tindakan Sekda Pasbar banyak diluar kewenangannya.
Untuk memperkuat alasan pencopotan tersebut, para tokoh masyarakat ini siap memberikan bukti-bukti kepada pihak-pihak terkait, termasuk utusan provinsi.
“Seharusnya, Bupati mencopot Sekda pada hari kita melaksanakan unjuk rasa. Tapi karena ada mekanisme, maka kita hormat itu,” ujarnya.
Tokoh Masyarakat lainnya, Najjar mengatakan, semua yang dipaparkan masyarakat, mulai saat unjuk rasa hingga pertemuan dengan utusan Provinsi benar adanya.
“80 persen masyarakat Pasbar menghendaki Sekda dicopot,” katanya.” Dari perwakilan masyarakat sudah sepakat dan seiya sekata untuk pembangunan Pasaman Barat yang lebih baik,”ujarnya.
Jika dapat oknum-oknum yang disebutkan oleh masyarakat pada saat demo untuk segera diambil tindakan sesuai mekanisme yang ada.
“Kita khawatir, makin lama diproses masyarakat akan resah, dan dapat mengganggu stabilitas daerah,” tegas Najjar
Jika masyarakat yang berkehendak, itu karena masyarakat sudah tidak tahan lagi dengan ulah yang dilakukan para oknum pejabat tersebut.
“Saya sedih melihat kenyataan yang terjadi saat ini di Pasbar, uang rakyat di salurkan tidak tepat sasaran. Tidak bisa bijak, berarti pejabat itu belum layak. Saya khawatir, kalau ini dibiarkan akan menjamur keresahan warga,”ujarnya.
Perwakilan masyarakat lain, Khairul Amri mengatakan, adanya aksi ini sebagai bukti kepedulian masyarakat Pasbar terhadap pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
“Juga sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahan . Sehingga harapan dan cita-cita kepala daerah membangun Pasaman Barat terwujud,”ujar Khairul Amri.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumbar, Asisten 1, Devi Kurnia dan Kepala BKD, Yulitar menyampaikan, semua tindakan dan aspirasi yang disampaikan masyarakat adalah kewenangan bupati untuk menindak lanjutinya.
Provinsi Sumbar hanya melakukan klarifikasi, yang nanti berguna untuk memberikan petunjuk ataupun masukan kepada Bupati.
“Yang memutuskan hanyalah bupati, pengangkatan dan pemberhentian pejabat di Kabupaten Pasaman Barat ini, adalah kewenangan bupati,”ujarnya.
Diberharap masyarakat agar tenang dan bersabar. Sebab, sebelum bupati membuat keputusan ada mekanisme yang harus dilalui dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pejabat.
“Jika mekanisme tersebut tidak dilalui, akan berimbas kepada bupati sendiri. Kami berharap, demi kondisi yang kondusif sembari menunggu mekanismenya, beri kesempatan kepada Bupati untuk berpikir tenang,” imbau, Asisten 1 itu. (rio-nst)
