Payakumbuh – Puluhan warga miskin asal Kabupaten Limapuluh Kota diketahui menunggak pembayaran berobat di RSUD Adnaan WD Payakumbuh. Jumlahnya mencapai seratusan juta.
Kondisi ini jadi sorotan Benni Okva Della, caleg terpilih partai Nasdem Dapil III Kabupaten Limapuluh Kota. Menurut Benni, kondisi ini menyiratkan betapa buruknya tata kelola jaminan kesehatan di Limapuluh Kota.
“Harusnya kondisi ini jadi malu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota. Betapa ironinya, di tengah konsistennya pemerintah pusat menjalankan program kesehatan, di Limapuluh Kota, masyarakatnya malah berutang obat ke rumah sakit. Kondisi ini mengindikasikan program jaminan kesehatan di Limapuluh Kota tidak berjalan dengan baik,” terang Benni Okva dalam keterangan tertulisnya yang diterima media, Kamis 18/4-2024.
Data yang diterima Benni Okva, dari tahun 2011 hingga 2024, utang warga miskin Limapuluh Kota di RSUD Adnaan WD mencapai Rp120 juta. Benni sudah mengkonfirmasikan masalah ini pada manajemen RSUD Adnaan WD. Pihak rumah sakit membenarkan data yang dipaparkan Benni. “Serupiah pun belum diangsur utangnya,” turut Benni.
Munculnya utang ini dikarenakan pasien yang dirawat di RSUD Adnaan WD tidak punya BPJS Kesehatan. Mereka terdaftar sebagai pasien umum. Padahal mereka merupakan keluarga tak mampu. Saat pengobatan dan perawatan selesai, tentu tagihan harus dibayarkan, sementara uang tak ada.
Untungnya, pihak RSUD Adnaan WD tidak banyak cincong. Dengan lapang hati, pasien dibiarkan pulang walau belum membayar tagihan. Palingan, manajemen meminta identitas pasien atau keluarga sebagai jaminan. Setelah itu, bisa dikatakan tak ada lagi pembayaran.
“Kalau RSUD Adnaan WD menerapkan aturan tegas, entah bagaimana nasib pasien. Bisa terlantar. Untungnya, manajemen berhati lapang, dan memberikan dispensasi pada pasien yang notabenenya bukan warga Payakumbuh,” tambah Benni Okva yang lebih dikenal dengan nama Bhenz Maharajo.
Data yang diperoleh Tribunsumbar.com, 57 persen pasien RSUD Adnaan WD Payakumbuh merupakan warga Kabupaten Limapuluh Kota. Data ini menyiratkan, keberadaan RSUD Achmad Darwis yang berada jauh dari pusat kota belum begitu maksimal dalam melayani warga Limapuluh Kota. Ditambah lagi amburadulnya tatakelola jaminan kesehatan di kabupaten yang dipimpin Safaruddin sebagai bupati.
“Pemkab Limapuluh Kota tak boleh menutup mata. Utang ini semestinya diambil alih oleh Pemkab. Saya rasa banyak celah anggaran yang bisa diambil, kalau Pemkab mau membayar utang sekaligus menghilangkan malu. Bisa lewat Baznas, atau program lainnya. Ini soal niat saja. Banyak cara yang bisa ditempuh,” kata Bhenz.
Pj Walikota Payakumbuh Jasman mengamini juga persoalan ini. Walau begitu, menurut Jasman, pihak rumah sakit tetap mengutamakan kemanusiaan. “Soal utang, itu benar. Tapi misi RSUD Adnaan WD adalah misi kemanusiaan. Semoga persoalan ini segera menemukan solusi,” sebut Jasman.
Direktur RSUD Adnaan WD Payakumbuh Elfitrimelly dalam perbincangannya dengan Benni Okva berharap ada solusi dari permasalahan ini. “Rumah sakit ini memang non-profit. Tapi tentu persoalan ini harus dituntaskan. Kita berharap Pemkab Limapuluh Kota bisa mencarikan solusinya. Manajemen rumah sakit juga begitu, akan mencarikan solusi,” ungkap Elfitrimelly. (red)
