10 OPD Pemprov Sumbar Berpacu Menjadi Tertransparan

Tim Visitasi KI Sumbar tengah melakukan penilaian faktual ke OPD Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumbar, Kamis 9/11 di Padang. (foto: ppid-kisb)
Tim Visitasi KI Sumbar tengah melakukan penilaian faktual ke OPD Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumbar, Kamis 9/11 di Padang. (foto: ppid-kisb)

[caption id="attachment_4344" align="aligncenter" width="3264"] Tim Visitasi KI Sumbar tengah melakukan penilaian faktual ke OPD Dinas Lingkungan Hidup Pemprov Sumbar, Kamis 9/11 di Padang. (foto: ppid-kisb)[/caption]Padang,---Penilaian Badan Publik menerapkan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur UU 14 tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2010 serta Permendagri 3 Tahun 2017 memasuki penilaian akhir Komisi Informasi (KI) Sumbar.

Menarik pada kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar yang merupakan anak buah langsung dari Gubernur Sumbar tengah berpacu menjadi yang tertransparan."10 OPD dilakukan penilaian uji faktual terkait penerapan keterbukaan informasi publik, ada banyak perbaikan yang dilakukan OPD tersebut, dan 10 itu lolos nominasi dari 27 OPD yang mengembalikan SAQ/kuisioner,"ujar ketua panitia pemeringkatan badan publik Komisioner KI Sumbar Sondri Dt Kayo, Kamis 9/11 di Padang.

Saat ini menurut Tim Visitasi KI Sumbar, Adrian Tuswandi sudah dilakukan penilaian visitasi ke beberapa OPD, seperti BKD, Inspektorat, Sekretariat DPRD Sumbar, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa."Ada lima OPD lagi yang akan divisitasi, Bakeuda, Dinas Pangan, RSU Ahmad Mukhtar, Biro Organisasi Setda dan RS Jiwa HB Saanin. Penilaian ini akan digabung dengan prosentasenya, hasilnya diumumkan pada anugerah pemeringkatan badan publik 2017 awal Desember ini,"ujar Adrian.

Dari penilaian, secara prinsip OPD masuk nominasi telah menjalankan prinsip walau masih ada juga yang proses menuju kesempurnaan."Ada OPD yang siap ada yang belum tapi lihat aja nanti hasil penilaian akhirnya,"ujar Adrian.

Terpenting kata Adrian OPD lolos nominasi sudah kridit poin bagi pembenahan keterbukaan informasi publik yang sempurna."Sementara OPD lain yang belum masuk nominasi memang perlu dilakukan percepatan terutama menerapkan Permendagri 3 tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kemendagri dan Pemerintah Daerah,"ujar Adrian.

Adrian berharap tahun 2018, OPD semakin terlecut untuk berbenah. "Karena Permendagri mensyaratkan laporan pengelolaan pelayanan informasi publik ini bagian dari laporan kinerja kepala daerah,"ujar Adrian. (rilis ppid-kisb)

Editor : Adrian Tuswandi, SH
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini