GERTAK SUMBAR Adukan Dugaan Korupsi Padang Industrial Park ke KPK

Perwakilan GERTAK SUMBAR menyerahkan dokumen pengaduan dugaan korupsi pengelolaan Padang Industrial Park dan aset 108 hektare kepada pihak KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Ist)
Perwakilan GERTAK SUMBAR menyerahkan dokumen pengaduan dugaan korupsi pengelolaan Padang Industrial Park dan aset 108 hektare kepada pihak KPK, Jakarta, Senin (16/11/2026). (Foto: Ist)

Jakarta, - Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat menyampaikan pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT. ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT. PIP) kepada KPK, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri (Kortastipidkor Polri), dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung).

Para pengadu: Aryanda Putra, S.H.; Dr. Muhammad Jamil, S.Sos.I., M.A.; Viedro Bernanda Fitraski, S.H.; Fadhli Hakimi, S.E.; dan Ilham Priduan Zulfira, S.P.

Persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai sengketa bisnis atau administrasi korporasi. Yang perlu diuji adalah apakah kekayaan daerah dikelola sesuai hukum, apakah ada pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak sah, dan apakah keuangan daerah dirugikan.

A. Pokok Persoalan

Pada awal 1990-an, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membebaskan tanah kurang lebih 108 Ha di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan dana APBD sekitar Rp. 1.958.776.505. Tanah itu ditetapkan sebagai penyertaan modal pada PT. ARP senilai Rp. 3.000.000.000 berdasarkan Perda Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 1995.

Dari rangkaian peristiwa sejak 1994 hingga 2026, kami menyoroti empat hal:

1. Komposisi saham. Perda menetapkan saham pemerintah daerah 51% dan swasta 49%, sedangkan Akta Pendirian PT. ARP Nomor 183 mencatat 50% berbanding 50%. RUPS 8 September 1999 mencatat pihak swasta belum sepenuhnya memenuhi setoran modal.

2. Nilai penyertaan. Akta Nomor 2 tanggal 9 Juni 1999 membuka mekanisme penyertaan tanah 108 Ha senilai Rp. 5.000 per meter persegi atau Rp. 5.400.000.000, selisih Rp. 2.400.000.000 dari nilai Rp. 3.000.000.000 dalam Perda. Dasar penilaian, perubahan setoran modal, serta pencatatan capital gain dan goodwill perlu diperiksa.

3. Status tanah dan investasi. Atas tanah tersebut terbit HGB atas nama PT. PIP, sementara HPL atas nama Pemerintah Provinsi tidak diproses. Audit investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang dirujuk dalam pengaduan juga mencatat ketidaksesuaian setoran modal swasta dan investasi infrastruktur APBD Rp. 7.841.822.156,02 yang tidak dicatat sebagai tambahan investasi oleh PT. ARP dan PT. PIP. Surat BPK Nomor 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 berkaitan dengan risiko kehilangan aset 108 Ha dan risiko tidak diperolehnya dividen serta uang pemasukan akibat perubahan hak.

4. Dividen dan dana perusahaan. PT. PIP disebut membagikan dividen bersih Rp. 1.530.000.000 kepada PT. ARP pada Oktober 2014. RUPS 29 Juni 2016 memutuskan menundanya dan menempatkannya pada escrow account menunggu audit BPKP. Dokumen keuangan mencatat penggunaan dana PT. ARP oleh Direktur Utama Rp. 162.758.243 (2014) dan Rp. 377.335.040 (2015), total Rp. 540.093.283. Pemerintah Provinsi disebut belum menerima bagian dividennya.

B. Riwayat Penanganan Perkara

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pernah menangani perkara ini dan menghentikan penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tanggal 14 September 2021. Pada 18 Januari 2024, Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg mengabulkan sebagian permohonan pemeriksaan PT ARP dan memerintahkan pemeriksaan dengan ahli yang ditunjuk melalui BPKP. Kami menghormati proses tersebut.

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini