Kepala Pusat Kajian Daerah (Puskada) Irdam Imran dampingi DPD RI ke Papua klarifikasi isu deforestasi di Boven Digul, Selasa 5/12. (foto: dok)[/caption]
Merauke,---- Moratorium kebun plasma sawit di Papua ternyata perlu dilakukan kajian yang mendalam agar tidak merugikan masyarakat adat setempat.
Banyak plasma sawit yang akan dibangun oleh investor swasta untuk sejahterakan masyarakat adat Papua terkendala dengan adanya isu deforestasi yang dilakukan oleh NGO asing di Papua.
Untuk menggali dan menyigi masalah tersebut Tim Kerja DPD yang di dampingi Plt Kepala Pusat Kajian Daerah (Puskada) Irdam Imran melihat langasung ke lapangan Selasa (5/12) terkait isu deforestasi yang dituduhkan oleh NGO intenasional terhadap swasta yang berinvestasi di Merauke Papua.
Terungkap pada dialog dengan masyarakat setempat, aspirasi masyarakat adat Merauke Boven Digul menginginkan satu warga dapat 1000 sampai 10 ribu hektar untuk ditanam kebun plasma sawit.
[caption id="attachment_4781" align="aligncenter" width="1032"]
Dialog DPD RI dengan masyarakat Adat Papua terkait moratorium Kebun Plasma Sawit, Selasa 5/12 di Merauke. (foto: dok)[/caption]
"Masukan dari masyarakat adat dan investor ini akan diolah oleh Puskada sebagai support sistem untuk disampaikan kepada Pimpinan DPD dan Komite II DPD yang membidangi pembangunan infrastruktur dan sumber daya ekonomi lainnya, termasuk pembangunan pertanian dan perkebunan,"ujar Irdam yang asli Kamang Mudiak Agam itu.
Kunker ini kata Irdam Imran merupakan tindak lanjut kajian Puskada terhadap aspirasi masyarakat daerah Papua tentang moratoriun kebun plasma sawit di sana.
"Kunjungan ini juga dalam rangka verifikasi atas tuduhan terhadap swasta yang melakukan deforestasi,"ujarnya. (rilis)
Editor : Adrian Tuswandi, SH