Jika pembangunan infrastruktur fisik desa yang diutamakan, maka jelas manusianya tidak maju dan hasil ekonomi juga tidak banyak yang akan dibawa agar lebih cepat sampai ke pasar.
Jalan desa memang akan dipilih oleh mayoritas masyarakat desa, karena mereka mudah untuk bepergian. Apalagi membawa sepeda motor lebih cepat karena jalan semakin mulus.
Sekali lagi keputusan jika membangun jalan desa tentu akan mengorbankan alternative pembangunan sarana PAUD dan SD. Begitu juga lamanya terpenuhi fasilitas infrastruktur sanitasi dan air minum.
Bisa jadi kenapa lama sekali kita atasi masalah "stunting" dan mutu pendidikan, karena alokasi dana desa juga tidak berfihak kepada kaedah yang seharusnya dilakukan.
Sebagai akibat bisa jadi tahun ke 7 tersedianya dana Desa, tidak banyak berdampak kepada pemenuhan infrastruktur untuk manusia. Padahal itu bisa dilakukan melalui skim dana desa ini.
Tentu kita perlu koreksi. Bahwa suara mayoritas masyarakat desa tidak menjamin benar dalam pengambilan keputusan.
Oleh karenanya yg mungkin kita usulkan kepada pemerintah bahwa pilihan alokasi infrastrultur manusia mesti skemanya melalui Dana alokasi khusus desa (DAK-SESA) yang tidak perlu dirembukkan lagi oleh desa.
Sebagian besar pendidikan PAUD dan SD kita mutunya jeblok. Ranking mutu yang jauh tertinggal di antara negara di dunia dan Pencapaian 80 persen akses sanitasi dan air minum kita tentu menyisakan banyak pekerjaan rumah penting. Dana desa sebagian bisa lebih tepat diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar manusia desa.(analisa)
Editor : Adrian Tuswandi, SH
