Kembangkan Pembangunan Daerah, Ketua DPRD Sumbar Temui Tokoh Ranah Minang

Ketua DPRD Sumbar, Supardi bersama Gamawan Fauzi Mantan Mendagri.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi bersama Gamawan Fauzi Mantan Mendagri.

Padang--Untuk kepentingan masyarakat secara luas, tentunya berkaitan dengan peningkatan perekonomian dan kemakmuran masyarakat, terus dilakukan DPRD Sumbar tanpa pernah berhenti.Sekaitan dengan hal tersebut, bahas sejumlah isu strategis untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Supardi beserta Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansarullah, adakan pertemuan dengan perantau Minang di Ibu Kota Jakarta, Selasa (24/5), lalu.

Pada pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Balairung itu, dihadiri beberapa tokoh Sumbar, salah satunya mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Indonesia Gamawan Fauzi.

” Banyak masukan yang terjaring dari pertemuan ini, tentunya akan menjadi acuan prioritas untuk mengoptimalkan pembangunan daerah dari seluruh aspek,” kata Supardi ketika ditanya usai kegiatan tersebut.

Dia mengatakan, perantau meminta pemerintah provinsi meningkatkan sinergisitas dengan kabupaten/kota untuk menyuksuseskan proyek pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Dalam hal ini yang menjadi sorotan adalah masalah pembebasan lahan, jangan sampai ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan dana ganti rugi untuk dikorupsi.“‘Kita berharap tidak terulang lagi, koordinasi Pemprov dan Kabupaten/Kota merupakan salah satu bentuk antisipasi,” katanya.

Tidak hanya perihal pembangunan, sektor pendidikan pun tidak luput dari pembahasan, pemerintah daerah harus memikirkan kembali bagaimana untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sumbar yang sedikit menurut.

Dahulu daerah kita merupakan percontohan bagi daerah lain dalam hal pendidikan, namun sekarang banyak para pelajar memilih provinsi-provinsi tetangga untuk menuntut ilmu” Dulunya daerah tetangga dibawah kita sekarang sudah diatas kita, tentunya dibutuhkan kinerja yang lebih optimal untuk mengembalikan itu kembali,” katanya.

Dalam hal Pertumbuhan Ekonomi (PE) saat ini, lanjut Supardi, cenderung rendah dibandingkan rata-rata nasional. Pada tahun 2022-2023 diharapkan PE bisa mencapai lima persen, meski itu diluar RPJMD namun itulah yang Sumbar butuhkan. Dengan membaiknya PE maka akan berdampak pada tertekanya angka kemiskinan dan pengangguran.

Perlu kerja cerdas untuk ini, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan DPRD, namun juga perantau-perantau minang yang duduk pada jajaran legislatif pusat untuk berupaya bagaimana menggaet APBN untuk kepentingan pembangunan Sumbar.

Dia mengatakan peran perantau sangat penting untuk Sumbar, namun dikarenakan adanya gate yang tercipta karena dinamika sosial, maka itu menjadi kendala optimalnya peran perantau.

Dengan semangat kebersamaan maka pupuk kembali semangat untuk membangun daerah.” APBD Sumbar cukup rendah, maka tidak seharusnya kita bertumpu pada keuangan daerah, “katanya.

Editor : Adrian Tuswandi, SH
Banner InfografisBanner PLN Black Out
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini