Dia mengatakan APBD Sumbar berada pada kisaran Rp 6,5 triliun, jika itu sebagai tumpuan utama, bisa apa kita. Dibutuhkan inovasi kepala daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah, potensi-potensi lain harus dioptimalkan termasuk perantau, banyak perantau masih duduk pada tumpuk kekuasan DPRRI atau DPD RI manfaat peluang itu.[caption id="attachment_52290" align="alignnone" width="768"]
Ketua DPRD Sumbar, Supardi bersama Gamawan Fauzi Mantan Mendagri.[/caption]
Sementara itu mantan Mendagri RI Gamawan Fauzi mengatakan pembangunan Sumbar tidak bisa terlepas dari pemerintah pusat. Hal itu tidak terlepas dari realisasi DAU dan DAK, pada tahun lalu ada APBN sebesar Rp 800 miliar tidak cair untuk Sumbar padahal daerah telah menyiapkan bentuk-bentuk program.Menurutnya PE Sumbar dalam dua tahun terakhir tidak terlalu bagus, bahkan saat Sumbar pada taraf makmur PE hanya pada angka tujuh persen.
Dia meminta pemerintah untuk mengembalikan kejayaan sektor pendidikan Sumbar seperti masa lalu, begitupun dari pariwisata, jadikan itu sektor unggulan yang prioritas.
“Lakukan efisiensi birokrasi, dengan pelayanan tetap optimal,” katanya.Sementara itu tokoh Pers Sumbar
Basri Djabar merekomendasikan sejumlah hal perlunya pembangunan yg berkelanjutan dan melanjutkan kehebatan gubernur pada periode satu dan tiga 3 terdahulu dalam membangkitkan harga diri masyarakat Sumbar.
Gubernur Sumbar Buya Mahyeldi mengapresiasi inisiatif DPRD menggelar forum silaturahmi yang mengulas pembangunan Sumatra Barat tersebut.“Pemerintah Provinsi Sumatra Barat selalu terbuka terhadap kritikan, karena kritik merupakan bukti rasa cinta terhadap Sumatra Barat. Namun, harapan kita tentu setelah kritikan ada solusi yang ditawarkan,” ujar Gubernur.
Terkait persoalan tol Padang-Pekanbaru, Gubernur menjelaskan pembebasan lahan ruas Padang-Sicincin hingga saat ini sudah lebih dari 60% dan prosesnya terus berjalan. Selain itu, ia juga menerangkan capaian realisasi indikator kinerja Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dalam dua tahun terakhir.
Di antaranya indeks pembangunan manusia, gini ratio, pengentasan kemiskinan, dan penurunan pengangguran berkinerja cukup baik di atas rata-rata nasional. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri walau ekonomi pasca-Covid-19 pada tahun 2021 tumbuh 3.29%, melebihi target sebesar 3.24%, pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional di angka 3.69%. Pun demikian dengan tol Padang-Pekanbaru yang pembangunannya membutuhkan percepatan.(***)
Editor : Adrian Tuswandi, SH
