Padang--Dalam sehari pimpinan dan anggota DPRD menerima aspirasi masyarakat, baik aksi penolakan kenaikan BBM, tenaga honorer, maupun himbauan keringanan pajak kendaraan.Pada saat menerima aksi unjuk rasa ojol dan Puluhan tenaga non ASN Solok Selatan, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar Selasa sore (13/9), semua ditampung dan siap diperjuangkan.
Kedatangan tenaga honorer itu mewakili sebanyak 2.400 tenaga non ASN lainnya yang masih berstatus aktif dan juga non aktif. Mereka menuntut dimasukkan dalam pendataan Kementerian PAN-RB.Mereka ada yang merupakan guru honorer, tenaga medis, pegawai kantor pemerintah. dan lainnya.
"Kami meminta dimasukkan dalam pendataan tenaga non ASN Kementerian PAN-RB. Jadi nanti kami tidak tertinggal jika ada program pemerintah pusat terkait nasib kami," ujar salah satu dari mereka, Eci.
Untuk diketahui Kementerian PAN-RB meminta seluruh daerah di Indonesia untuk mendata pegawai non ASN (honorer). Tujuan pendataan untuk mencari solusi pasca dihapuskannya tenaga honorer oleh pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Audy Joinaldi meminta data tertulis terkait aspirasi tersebut.
Audy mengatakan kewenangan terkait pendataan Kementerian PAN-RB di daerah-daerah merupakan hak masing-masing kepala daerah.Sekaitan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib pada kesempatan itu juga mengatakan DPRD Sumbar sangat memperihatikan permasalahan tenaga honorer di provinsi ini. Terutama setelah keluarnya kebijakan penghapusan tenaga honorer.
"Kami tidak tahu ada permasalahan seperti ini di Solok Selatan, dengan kedatangan ini kami jadi tahu dan akan segera menindaklanjuti," ujar Suwirpen.
Permasalahan ini, lanjut Suwirpen, akan dibicarakan dalam tingkat pimpinan DPRD Sumbar untuk kemudian dijadwalkan pertemuan dengan Bupati."Kita berharap nantinya ada solusi yang baik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan," tegas Suwirpen.
Editor : Adrian Tuswandi, SH
