Pariaman--Wali Kota Pariaman, Genius Umar sampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi tentang Nota Keuangan Walikota Pariaman tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Pariaman, Selasa (25/10/2022).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora, dihadiri Wakil Ketua DPRD, Mulyadi beserta anggota DPRD Kota Pariaman, Forkopimda, Sekdako Pariaman Yota Balad, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat se-Kota Pariaman.
Sebelumnya, rapat dimulai dengan penyampaian pandangan umum masing-masing fraksi DPRD Kota Pariaman.
“Menjawab pandangan umum fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) yang disampaikan oleh Taufik, terkait dengan kajian rill pembangunan daerah yang menyangkut kebutuhan masyarakat, sejauh mana dilakukan sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan pada Nota Keuangan tentang RAPBD-P tahun 2023 kemarin, bahwa kegiatan-kegiatan yang ada pada tahun 2023 merupakan kegiatan untuk mencapai target RPJMD ,” ujar Genius.
Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan telah dilakukan kajian secara mendalam, tak lupa evaluasi selalu dilakukan untuk menjawab kinerja ASN dalam melakukan tupoksi dari masing-masing OPD dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan juga dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
“Kami sampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan dan apresiasinya terhadap pengelolaan PAD yang dilakukan dan diupayakan oleh Pemerintah Kota Pariaman selama ini. Semoga kedepannya PAD Kota Pariaman lebih meningkat baik dari segi nilai maupun profesionalitas pengelolaan ,” sebutnya.
Kemudian, jawaban atas pandangan umum yang disampaikan Ali Bakri dari fraksi Golkar, dapat disampaikan bahwa untuk menyikapi inflasi global di tahun 2023, kita sudah diarahkan oleh kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam mengurangi beban masyarakat yang terdampak inflasi dengan penyediaan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak tersebut, juga dianggarkan kegiatan-kegiatan pada OPD terkait untuk ketahanan pangan, subsidi BBM untuk pelaku angkutan jasa transportasi maupun bantuan untuk nelayan.
Terhadap saran perlunya pemerintah mendorong bangkitnya pertumbuhan ekonomi berbasis keluarga dan masyarakat dengan memberi ruang tumbuhnya inovasi dan kreatif masyarakat kami sependapat dengan hal itu, hal ini telah kami lakukan disektor UMKM dan pertanian.
Kemudian, untuk menekan kebocoran dalam pengelolaan pendapatan daerah kita telah lakukan dengan implementasi transaksi non tunai dan menggunakan aplikasi dalam pengelolaannya.
Selanjutnya, jawaban atas pandangan umum yang disampaikan Aris Munandar dari fraksi Keadilan Demokrat, dapat kami jelaskan bahwa memang benar sampai saat ini Pasar Pariaman belum memberikan kontribusi terhadap PAD, hal ini disebabkan karena proses penyerahan aset dari pemerintah pusat ke Pemko Pariaman sedang dalam pengurusan, sehingga aset pasar tersebut belum tercantum di Pemko Pariaman.
Editor : Adrian Tuswandi, SH
